Disable Preloader

Tim Komisi IX DPR RI Adakan Diskusi Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PANGKALPINANG (12/4) bertempat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan Diskusi  antara Tim Komisi IX DPR RI dengan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diskusi ini dibuka dengan Sambutan Selamat datang dari Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Drs. H. Abdul Fatah, M.Si.

Beliau menyampaikan “ Selamat Datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga kedatangan Tim Komisi IX DPR RI beserta rombongan dapat mendukung program-program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di bidang Pelayanan Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Dengan adanya kunjungan Tim Komisi IX DPR RI dan diskusi ini, kami juga mengharapkan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendirikan Fakultas Kedokteran Universitas Bangka Belitung di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Kesehatan RI bidang Ekonomi Kesehatan, dr. H. M. Subuh, MPPM mengatakan “untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Bangka Belitung di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini perlu dikaji dulu dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Komisi VI DPR RI apakah Rumah Sakit ini sebagai tempat pendidikan untuk dijadikan wahana mendidik para calon dokter atau Rumah Sakit ini sebagai sarana pendidikan yakni pendirian Fakultas Kedokteran.”

Selain itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr. Andri Nurtito, MARS juga mengharapkan agar pendistribusian vaksin COVID-19 dapat dipercepat, sehingga segera diberikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena sampai saat ini baru 28% vaksin sudah diberikan ke Pelayan Publik dan 14% untuk Lansia.

dr. Irma Wirdhani, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan “ Saya ingin menyampaikan terkait permasalahan insentif Tenaga Kesehatan yang sudah dibayarkan hanya dari bulan Maret sampai dengan Desember 2021 dengan jumlah Tenaga Kesehatan 140 orang total insentif Rp 1,8 Milyar, tapi bulan Januari sampai dengan Maret 2022 aplikasi pengajuan baru dibuka di bulan April 2022, sehingga sampai sekarang insentif belum diterima oleh Rumah Sakit, begitupun untuk claim pasien COVID-19 dari bulan Maret sampai dengan Desember 2020 yang sudah diajukan ke BPJS Kesehatan tapi baru dilakukan pelunasan hanya sampai bulan September 2020. Kami sangat mengharapkan ini dapat diselesaikan segera. Saat ini, kami berencana akan mengembangkan pelayanan onkologi terpadu, sehingga diperlukan konsultan ginjal, onkologi dan hematologi.  Kami juga masih mendatangkan tenaga ahli bekerjasama dengan Sister Hospital, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit M.Husein, dan RSCM. Akan tetapi, apabila kita memiliki Fakultas Kedokteran sendiri akan lebih menghemat biaya karena dapat menciptakan calon dokter sendiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.”

Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA. menyampaikan “ Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya yang telah menyambut kedatangan kami dengan luar biasa, dari penjemputan di bandara hingga menemani kami sarapan pagi. “

Beliau juga mengatakan “ Isu-isu strategis ini akan terus kami perjuangkan agar dapat dibahas dan dicarikan solusinya, hal-hal penting dalam kunjungan ini adalah terkait gambaran kesehatan dalam penanganan COVID-19, pengelolaan ketenagakerjaan, pemberian vaksin COVID-19 dalam pengawasan Kementerian Kesehatan RI dan BPOM, kondisi pandemik ini terkait meminimalisir tenaga kerja yang diPHK/dirumahkan, kemitraan BKKBN dengan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanganan stunting, pemberian insentif untuk tenaga kesehatan segera direalisasikan, dan pendirian Fakultas Kedokteran perlu dikaji untuk pemenuhan untuk seluruh provinsi ini sangat bagus sekali, dan saya menyarankan juga agar sarana dan prasarana Rumah Sakit harus dilengkapi sebaik mungkin, sehingga rujukan tidak harus ke Jakarta.”

Pertemuan ini dihadiri juga Pejabat dari Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan, BPOM, BKKBN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Tim Manajemen.

Dilanjutkan dengan pemberian santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, pemberian cinderamata dari Tim Komisi IX DPR RI, dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dari RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta ditutup dengan berfoto bersama.

#salamsehat
#weproudtoserve
#rumahsakit
#provinsikepbangkabelitung
#rsud
#irsoekarno
#kesehatan

Tags :